JAKARTA — Tujuh akademisi Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (PSMIP), Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), mengikuti forum nasional KAPSIPI–ADIPSI 2026 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah agenda pengembangan Ilmu Pemerintahan, mulai dari sinkronisasi kurikulum antarjenjang pendidikan, pendalaman kriteria akreditasi LAMSPAK, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR, Assoc. Prof. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si., hadir bersama Assoc. Prof. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.; Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.Sos., M.Si.; Assoc. Prof. Sylvina Rusadi, S.IP., M.Si.; Dr. Hidayati, S.E., M.Si.; Dr. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.; dan Dr. Pahmi Amri, S.IP., M.IP.
Khairul menyampaikan bahwa pertemuan antarprogram studi menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan bagi penguatan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan.
“Bagi kami, forum ini memberikan masukan untuk memperkuat kurikulum dan mutu akademik sekaligus memperluas kerja sama. Mahasiswa perlu memahami bagaimana teknologi, termasuk AI, dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan publik, serta bagaimana penggunaannya tetap menjaga keadilan dan hak masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian acara meliputi Seminar dan Workshop Nasional Sinkronisasi Kurikulum Asosiasi Program Studi S1, S2, dan S3 Ilmu Pemerintahan se-Indonesia, Sosialisasi dan Pendalaman Kriteria Syarat Perlu Unggul Akreditasi LAMSPAK, serta Rapat Kerja Tahunan KAPSIPI–ADIPSI 2026.
Pembahasan kurikulum memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menelaah keterkaitan kompetensi lulusan dengan perkembangan keilmuan dan praktik pemerintahan. Sementara itu, pendalaman akreditasi menjadi bahan penguatan penjaminan mutu dan keberlanjutan akreditasi unggul.
Dimensi perkembangan teknologi dibahas melalui seminar Innovative Governance and Artificial Intelligence in Public Sector, dengan materi dari Prof. Dr. Muhadam Labolo, Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, dan Prof. Dr. Teguh Yuwono.
Ketiga materi memperlihatkan bahwa penggunaan AI dalam pemerintahan memerlukan kesiapan yang melampaui penyediaan aplikasi. Data yang akurat, kemampuan aparatur, pengawasan manusia, dan kejelasan tanggung jawab menjadi penentu manfaatnya. Dalam penanganan banjir, misalnya, AI dapat membantu membaca pola curah hujan dan tinggi muka air untuk mendukung peringatan dini, tetapi hasil prediksinya tetap perlu diperiksa melalui kondisi lapangan dan laporan warga. Prinsip serupa berlaku pada pelayanan lainnya: teknologi perlu diuji, dievaluasi, serta digunakan dengan memperhatikan privasi, keadilan, dan hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan atas keputusan pemerintah.
Pada agenda pengembangan profesi, perwakilan PSMIP UIR juga ditunjuk menjadi bagian dari tim pendirian organisasi profesi sektor publik. Keterlibatan tersebut memberikan ruang bagi program studi untuk berkontribusi dalam penyiapan wadah yang menghubungkan akademisi dengan praktisi.
Masukan dari forum nasional ini menjadi bahan tindak lanjut PSMIP UIR dalam pengembangan kurikulum, pengayaan materi perkuliahan, penguatan mutu, serta perluasan jejaring kerja sama akademik dan profesi.
