PEKANBARU – Program Studi Doktor Sains Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR) terus memperkuat kontribusinya dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan pemerintahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau melalui Implementation Arrangement (IA) yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penguatan kajian kebijakan, serta pemanfaatan pengetahuan akademik untuk mendukung kebutuhan pemerintahan daerah.
Salah satu implementasi kerja sama tersebut diwujudkan melalui Workshop From Home Seri 9 “Mastering Policy Brief: Menyusun Dokumen Kebijakan yang Kompak dan Komunikatif”, yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 14 Agustus 2026, pukul 08.30–11.00 WIB.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR untuk memperkuat peran strategisnya dalam menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui kolaborasi dengan BPSDM Provinsi Riau, hasil kajian, pengalaman akademik, dan kompetensi sumber daya manusia di perguruan tinggi diharapkan dapat semakin dekat dengan kebutuhan nyata pemerintahan.
Kegiatan menghadirkan Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA., Guru Besar dan Dosen Tetap Program Studi Doktor Sains Manajemen Universitas Islam Riau, sebagai narasumber. Sementara kegiatan dimoderatori oleh Drs. Ahmad Fauzi, M.Si., Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Riau.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan pengantar dari Kepala BPSDM Provinsi Riau, Evarefita, SE., M.Si. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Provinsi Riau menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan dan perkembangan kebijakan publik.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting dalam mempertemukan kapasitas akademik dengan kebutuhan praktis pemerintahan. Melalui kerja sama tersebut, peningkatan kompetensi aparatur diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis persoalan dan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan daerah.
## Penandatanganan IA Tegaskan Komitmen Doktor Sains Manajemen UIR–BPSDM Riau
Penguatan kerja sama semakin bermakna dengan adanya penandatanganan Implementation Arrangement (IA) antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau.
Penandatanganan IA tersebut dilakukan oleh Ketua Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR, Prof. Dr. Annisa Mardatillah, S.Sos., M.Si., sebagai bentuk komitmen Program Studi Doktor Sains Manajemen dalam mengimplementasikan kerja sama secara lebih konkret dan berkelanjutan bersama BPSDM Provinsi Riau.
Bagi Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR, IA tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kerja sama yang tidak berhenti pada kesepakatan kelembagaan, tetapi diterjemahkan ke dalam kegiatan yang memiliki manfaat dan dampak nyata.
Implementasi IA membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia, kegiatan akademik, seminar dan workshop, penelitian dan kajian kebijakan, serta berbagai bentuk kegiatan lain yang relevan dengan kebutuhan BPSDM Provinsi Riau.
Kerja sama ini sekaligus menegaskan posisi Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR sebagai mitra akademik strategis pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan manajemen yang dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola serta pengambilan keputusan.
Dengan adanya IA, hubungan antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau diharapkan berkembang dari sekadar hubungan kerja sama menjadi kolaborasi yang menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi kebutuhan pemerintahan.
## Policy Brief, Dari Hasil Kajian Menuju Keputusan
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA. menjelaskan bahwa policy brief bukan sekadar laporan penelitian yang dibuat lebih singkat. Policy brief merupakan dokumen yang harus mampu menerjemahkan hasil analisis menjadi informasi yang relevan dan mudah digunakan oleh pengambil keputusan.
Menurutnya, policy brief yang baik harus mampu menghubungkan masalah, bukti, pilihan kebijakan, rekomendasi, dan keputusan secara jelas dan sistematis.
Karena itu, penyusunan policy brief tidak cukup hanya dengan mengumpulkan banyak data. Yang lebih penting adalah memilih bukti yang paling relevan dengan masalah dan keputusan yang akan diambil.
Policy brief juga perlu membedakan antara gejala, masalah, penyebab, dan solusi. Pemahaman terhadap akar masalah akan menentukan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.
Dalam konteks pemerintahan, kemampuan menyusun policy brief menjadi semakin penting karena pengambil keputusan membutuhkan informasi yang ringkas, jelas, berbasis bukti, dan dapat segera digunakan.
Prof. Detri juga menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan alternatif kebijakan, antara lain efektivitas, efisiensi, penerimaan stakeholder, kesesuaian dengan kondisi, dasar hukum, keadilan, kemampuan administratif, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
Dengan demikian, policy brief diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi mampu menjadi jembatan antara hasil penelitian dan kebutuhan pengambilan keputusan.
## Doktor Sains Manajemen UIR Perkuat Peran Akademik dalam Kebijakan
Kehadiran Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dalam kerja sama ini memiliki arti strategis. Pendidikan doktor tidak hanya diarahkan pada pengembangan kemampuan akademik dan penelitian, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan manajemen dan pemerintahan yang semakin kompleks.
Melalui implementasi IA bersama BPSDM Provinsi Riau, Program Studi Doktor Sains Manajemen memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kolaborasi antara riset, pendidikan, pengembangan SDM, dan kebutuhan kebijakan publik.
Persoalan nyata yang dihadapi pemerintah dapat menjadi sumber pengembangan kajian dan penelitian. Sebaliknya, hasil penelitian dan kepakaran akademik dapat dikembangkan menjadi rekomendasi yang lebih aplikatif untuk mendukung kebutuhan pemerintah.
Pola kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pemerintah memperoleh dukungan pengetahuan dan kepakaran akademik, sementara perguruan tinggi memperoleh ruang untuk mengembangkan ilmu berdasarkan persoalan nyata yang terjadi di lapangan.
## Program Pascasarjana UIR Perkuat Sosialisasi dan Promosi
Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur I Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Assoc. Prof. Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si., turut memberikan sambutan sekaligus menyampaikan sosialisasi dan promosi Program Pascasarjana UIR.
Dalam penyampaiannya, Rendi Prayuda memperkenalkan berbagai program dan peluang pengembangan akademik yang tersedia di lingkungan Program Pascasarjana UIR. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi mengenai pendidikan pascasarjana kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Menurutnya, kerja sama kelembagaan dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah.
Dalam konteks tersebut, Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR memiliki posisi penting untuk terus memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi, termasuk BPSDM Provinsi Riau, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengembangan kompetensi, dan kajian-kajian yang relevan dengan kebutuhan daerah.
## Dari IA Menuju Kolaborasi yang Berdampak
Penandatanganan IA antara Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
IA diharapkan tidak hanya menjadi dokumen kerja sama, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan adanya kegiatan nyata, terukur, dan memberikan manfaat bagi kedua institusi.
Melalui kerja sama tersebut, berbagai potensi dapat dikembangkan, mulai dari peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan kajian kebijakan, seminar dan workshop, penelitian kolaboratif, hingga pemanfaatan hasil riset akademik untuk menjawab persoalan pemerintahan.
Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan semangat pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), di mana keputusan publik diharapkan semakin didukung oleh data, kajian, pengalaman lapangan, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
## Membangun Jembatan antara Kampus dan Pemerintah
Workshop Mastering Policy Brief pada akhirnya bukan hanya menjadi kegiatan peningkatan kompetensi, tetapi juga menjadi ruang bertemunya gagasan akademik dengan kebutuhan pemerintahan.
Melalui sinergi Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR dan BPSDM Provinsi Riau, diharapkan semakin banyak hasil kajian akademik yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang praktis dan mudah dipahami.
Sebaliknya, berbagai persoalan nyata yang dihadapi pemerintah dapat menjadi sumber inspirasi bagi akademisi dan mahasiswa doktoral untuk menghasilkan penelitian yang relevan, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ke depan, implementasi IA diharapkan mampu melahirkan lebih banyak program kolaboratif yang tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.
Dengan semangat “dari riset menuju kebijakan”, Program Studi Doktor Sains Manajemen UIR bersama BPSDM Provinsi Riau menegaskan komitmen untuk terus membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang semakin kompeten serta kebijakan publik yang lebih berbasis bukti, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat.
